ASN Tidak Netral, 67 Pemda Ditegur Mendagri

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian menegur 67 Pemerintah Daerah (Pemda). Teguran terkait sikap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

“Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberi waktu tiga hari untuk menindaklanjuti rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada. Kepala Daerah yang tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut, akan dikenai sanksi, mulai dari sanksi moral hingga hukuman disiplin,” kata Inspektur Jenderal Kemendari, Tumpak Haposan Simanjuntak di Jakarta, Minggu (2/11/2020).

Ia menjelaskan teguran Mendagri disampaikan kepada para kepala daerah melalui surat yang ditandatanganinya. Teguran itu atas nama Mendagri dan dikeluarkan tanggal 27 Oktober 2020.

“Sampai tanggal 26 Oktober 2020, terdapat 131 rekomendasi KASN pada 67 Pemda yang belum ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK),” jelas Tumpak.

Staf Khusus Mendagri, Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga menjelaskan berdasarkan rekomendasi KASN, telah dilakukan pemblokiran terhadap data administrasi kepegawaian ASN. Hal itu meliputi 10 Pemprov yang belum menindaklanjuti 16 rekomendasi, 48 Pemkab yang belum menindaklanjuti 104 rekomendasi, dan sembilan Pemkot yang belum menindaklanjuti 11 rekomendasi.

“PPK yang tidak melaksanakan rekomendasi KASN akan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” kata Sinaga.

Ia menambahkan teguran kepada para kepala daerah disampaikan sebagai tindak lanjut Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. Sesuai dengan PP No 12 tahun 2017, para kepala daerah diberi waktu paling tiga hari untuk menindaklanjuti rekomendasi KASN setelah menerima surat teguran Kemendagri.

Berikut adalah data Pemda yang mendapat teguran dari Mendagri :

Ada 10 gubernur yang meliputi Jambi, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara

Ada 48 bupati yang meliputi Bupati Asahan, Asmat, Bandung, Banggai, Banjar, Boven Digul, Bulukumba, Buton Utara, Cianjur, Dompu, Gowa, Halmahera Timur, Indragiri Hulu, Jember, Kepulauan Meranti, Kepulauan Selayar, Konawe, Konawe Utara, Kuantan Singingi, Limapuluh, Lingga, Lombok Utara, Majene, Mamberamo Raya, Maros, Merauke, Mojokerto, Muaro Jambi, Muna, Muna Barat, Nias Selatan, Pandeglang, Pangkajene dan Kepulauan, Pasangkayu, Pelalawan, Pesisir Barat, Sidoarjo, Sijunjung, Simalungun, Solok, Sukabumi, Sumba Timur, Supiori, Tana Toraja, Tasikmalaya, Tojo Una-una, Toli-toli dan Wakatobi.

Ada sembilan wali kota yang meliputi Wali kota Batam, Binjai, Bontang, Makassar, Mataram, Pariaman, Samarinda, Solok dan Surabaya.

Sumber:BeritaSatu.com

Add Comment