Pesan Presiden Jokowi Terkait RUU Penyelenggaraan Pemilu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah berpesan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu disiapkan dengan matang. Dengan begitu, setelah disahkan, RUU tersebut dapat menjadi regulasi yang memperkuat demokrasi Indonesia.

“Arahan Bapak Presiden, pasal-pasal bagus ya sudah, pertahankan, yang belum sempurna kita sempurnakan. Yang penting bagi kami pemerintah, pemilu berlangsung demokratis, jujur, adil. Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) diperkuat, kita juga percaya kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum),” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, Jumat (26/8).

Sementara terkait adanya wacana pengetatan calon anggota legislatif (caleg), dia menegaskan, pemerintah menyerahkan sepenuhnya urusan pencalegan kepada partai politik. “Calon itu urusan partai. Pemerintah tidak ingin intervensi,” tegasnya.

Sebelumnya, Tjahjo meminta agar caleg yang akan bertarung dalam Pemilu memiliki pengalaman politik setidaknya satu tahun.

Dia menjelaskan, posisi RUU Penyelenggaraan Pemilu telah rampung dibahas di tingkat Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemkopolhukam). Selanjutnya, RUU bakal dibawa dalam rapat kabinet terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden.

“Kami berharap mudah-mudahan minggu kedua September setelah Bapak Presiden pulang dari tugas (ratas akan digelar),” jelasnya.

Dia menambahkan, seusai ratas, RUU bakal diserahkan ke DPR. “Paling lambat Maret 2017 sudah selesai, karena tahapan Pemilu Serentak 2019, sudah harus dimulai bulan Juli 2017,” imbuhnya.

Menurutnya, terdapat sejumlah isu-isu krusial yang nantinya menjadi perdebatan di DPR. Salah satunya yaitu presidential threshold (syarat ambang batas partai mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden). “Partai baru nanti yang diputuskan oleh Kementerian Hukum dan Ham yang nanti akan ikut pemilu ini menggunakan apa, apakah langsung otomatis dia punya hak untuk dicalonkan,” ujarnya.

Sekadar diketahui, RUU Penyelenggaraan Pemilu merupakan penyatuan tiga undang-undang (UU) yaitu UU Nomor 8/2012 tentang Pemilu Legislatif (Pileg), UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) serta UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

sumber : beritasatu.com

Add Comment