Kepala Daerah Diminta Lebih Perhatikan Sektor Sosial dan Ekonomi

Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta agar para kepala daerah segera memberi perhatian terhadap dampak pandemi Covid-19 di sektor sosial dan perekonomian. Sembari mendisiplinkan masyarakat dalam pembatasan sosial berskala besar (PSBB), kepala daerah harus mencermati indikator ekonomi khususnya sektor ketenagekerjaan.

Menurut Bamsoet, sapaan akrabnya, sejauh ini semua mengetahui bahwa PSBB belum bisa dilonggarkan alias masih perlu dilanjutkan. Akibatnya, dampak ke perekonomian masih akan terjadi karena bisnis belum bisa berjalan normal.

Semua juga mengetahui bahwa jutaan pekerja dirumahkan maupun menerima pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Ketika jumlah pengangguran terus bertambah, yang muncul kemudian adalah potensi masalah sosial. Kecenderungan inilah yang perlu diwaspadai semua kepala daerah,” ujar Bamsoet, Senin (18/5/2020).

Politikus Partai Golkar itu mengatakan pihaknya menerima informasi dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bahwa setidaknya sudah ada 6 juta pekerja dirumahkan atau dikenakan pemutusan hubungan kerja (PHK). Mereka mencakup berbagai sektor industri. Dari pekerja transportasi darat, perhotelan, restoran, tekstil, alas kaki dan sepatu, serta industri ritel.

“Industri otomotif tertekan karena volume penjualan anjlok, sementara industri farmasi mengalami tekanan akibat mahalnya harga bahan baku,” kata Bamsoet.

Karenanya, peran Pemerintah daerah menjadi sangat krusial untuk di saat bersamaan melakukan upaya penurunan angka pasien Covid-19 dan memastikan roda ekonomi di wilayahnya bisa berjalan kembali. PSBB memang diperlukan dalam mencegah penularan, namun di saat yang sama PSBB yang berkepanjangan akan menghadirkan gelombang pengangguran.

“Semua kepala daerah harus bekerja lebih keras menurunkan angka penularan Covid-19 dengan periode PSBB yang tidak terlalu lama. Sehingga setelahnya ekonomi benar-benar bisa dibuka dan roda ekonomi berjalan kembali,” kata Bamsoet.

Sumber: BeritaSatu.com

Add Comment