DPR: Kaji Ulang Keputusan Pilkada 2020

Komisi II DPR mengajak pemerintah untuk kembali meninjau ulang keputusan sebelumnya untuk melaksanakan Pilkada 2020 pada Desember mendatang. Sebab disadari sepenuhnya bahwa pandemi Covid-19 masih mengancam sehingga tahapan Pilkada Serentak 2020 itu terpaksa harus diundur kembali.

Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pihaknya terpaksa meminta izin ke pimpinan dewan untuk melaksanakan rapat di tengah masa reses. Komisi yang membidangi isu pemerintahan dalam negeri itu ingin mengajak stakeholder pemerintahan terkait membahas pelaksanaan pilkada serentak.

Semua berawal karena kesepekatan pemerintah, KPU, dan DPR yang awalnya memundurkan pilkada ke Desember. Itu berarti persiapan harus dimulai Juni. Masalahnya, pandemi Covid-19 ternyata belum selesai, sehingga memaksakan tahapan pilkada dilaksanakan berarti harus dengan resiko penularan virus tersebut.

“Kami akan rapat dengan Mendagri dan KPU untuk membahas tahapan itu,” kata Ahmad Doli Kurnia, Senin (18/5/2020).

Wakil Ketua Komisi II DPR, Saan Mustopa menyatakan bahwa saat ini muncul wacana agar pilkada dilaksanakan secara online. Itu tentu saja demi menghindari kerumunan yang berpotensi tinggi menjadi wahana penularan Covid-19.

Masalahnya, Indonesia belum memiliki aturan teknis mengenai pemungutan suara secara online. Termasuk bagaimana melakukan proses rekapitulasi suara secara online, yang sesuai dengan prinsip pemilu di Indonesia.

Untuk saat ini, Saan mengatakan DPR, pemerintah dan penyelenggara pemilu masih berpedoman pada Perppu 2/2020 soal Pelaksanaan Pilkada. Maka kalaupun akan ada perubahan, paling mungkin dengan memunculkan sebuah Perppu yang baru.

“Sampai hari ini kita belum membicarakannya,” kata Saan.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Komaruddin Watubun mengatakan, pihaknya memang sedang mempertimbangkan kondisi yang ada. Disadari sepenuhnya bahwa memaksakan pilkada serentak pada tahun ini akan sangat tidak ideal. Sebab Pemerintah belum punya data medis yang memastikan kapan terjadinya penurunan puncak pandemi Covid-19. Kondisi itu juga terjadi di seluruh pemerintahan di dunia.

“Sekalipun pelaksanaan pilkada digelar dengan mengikuti protokol kesehatan, potensi penyebaran virus corona tetap tinggi. Sebab, tingkat kedisiplinan masyarakat masih rendah,” kata Komaruddin.

Sebagai contoh, di tengah larangan mudik, banyak warga yang nekat melaksanakan mudik melalui jalur tikus. Nah jika dengan tingkat kedisiplinan demikian, namun pilkada tetap dilaksanakan, maka kemungkinan Covid-19 akan makin meluas.

Maka itulah Komaruddin mengatakan, pihaknya sangat bisa memahami jika banyak pihak yang mendorong agar pilkada serentak dibatalkan pada tahun ini.

“Kalau ada yang nolak Pilkada tahun ini, jangan saling curiga satu sama lain hanya untuk mempertahankan kekuasaan, ini jelas persoalan kepedulian dampak dan resiko jika dilaksanakan saat penyebaran pandemi masih tinggi,” kata Komaruddin.

Dia juga meminta agar sikap sejumlah calon kepala daerah yang berencana mundur karena pilkada digelar Desember, untuk diapresiasi.

“Kalau mereka punya hitung-hitungan mundur karena kepentingan rakyat, itu patut diangkat jempol. Karena bagi saya, mereka memperjuangkan hal-hal yang subtansi dan rasional,” katanya.

Sumber: BeritaSatu.com

Add Comment