Data KPU Milik Publik, Tak Perlu Diretas

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia) Jeirry Sumampow mengemukakan, data pemilih yang dikelola KPU adalah data terbuka atau data publik. Dengan demikian, tidak perlu diretas jika ingin mendapatkan datanya.

“Sebagai data terbuka, siapapun bisa saja mengaksesnya. Jadi cerita tentang daya yang dibobol sebetulnya kurang pas,” kata Jeirry, di Jakarta, Senin (25/5/2020).

Ia menanggapi berita yang menyebutkan ada sekitar dua juta data pemilih diduga dijualbelikan di situs forum peretas. Akun Twitter @underthebreach pada Kamis (21/5/2020) lalu, mengungkap penjualan data terdiri atas nama lengkap, alamat, nomor identitas, tanggal lahir, umur, status kewarganegaraan, dan jenis kelamin.

Dalam tangkapan layar di cuitan, data kependudukan itu diduga berasal dari Formulir Model A.3-KPU yaitu Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.

Jeirry menyebut, data yang terbuka merupakan bagian dari konsekuensi negara Indonesia menganut demokrasi terbuka. Data seperti itu bisa juga dengan mudah didapat dari lembaga negara lain seperti Kemdagri, BPPT, dan lain-lain.

“Era terbuka seperti sekarang memang seringkali agak dilematis posisinya. Di satu sisi, kita harus transparan dalam menjalakan proses demokrasi, termasuk harus terbuka dengan data. Tapi di sisi lain, kita tahu ada saja orang yang akan memanfaatkan data itu untuk kepentingan yang negatif atau untuk melakukan kejahatan,” jelas Jeirry.

Dia melihat transparansi adalah salah satu prinsip demokrasi yang penting. Baik buruknya kinerja sebuah lembaga demokrasi ditentukan dari sejauh mana dia terbuka dalam menjalankan kinerja lembaga. Namun keterbukaan demokrasi memang sering dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melakukan kejahatan.

Menurutnya, masalah data yang dipegang KPU memang dilematis. Jika data itu ditutup karena potensi kejahatan yang bisa saja muncul, maka akan repot juga. Sebab faktanya soal data pemilih, negara ini tidak pernah bisa baik, sejak Pemilu pertama pasca reformasi digelar.

“Kalau data pemilih tertutup dan tak bisa dikontrol publik, maka potensi semakin banyak orang kehilangan hak pilih akan makin besar. Jadi data pemilih yang terbuka memberi ruang bagi publik untuk melakukan kontrol terhadap hak pilihnya dan terhadap kinerja KPU dan Pemerintah dalam menyajikan datang yang valid,” tutur Jeirry.

Dalam konteks itu, lanjut Jeirry, perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintah dalam menyajikan data yang benar dan valid menjadi kunci. Sebab data awal memang dari pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Kemudian perbaikan dan peningkatan serta profesionalitas kinerja KPU dalam soal pemutakhiran data pemilih merupakan kunci kepercayaan publik terhadap data pemilih. Artinya, jika kedua lembaga tersebut mampu memberikan jaminan data yang benar dan valid sehingga pemilih tak kuatir kehilangan hak pilih, maka ketertutupan data tak akan dipersoalkan.

“Yang juga penting ditekankan adalah berita atau cerita tentang data dibobol ini jangan jadi alibi untuk KPU bekerja tertutup. Atau pun juga jadi alasan pemerintah jadi bekerja tertutup,” tegas Jeirry.

Dia berpandangan masalah keamanan data, solusinya bukan ketertutupan data. Solusi seperti itu sangat keliru. Solusinya ada di pengelolaan data dan mekanisme keterbukaannya. Kemudian perbaikan dan peningkatan kinerja agar bisa meningkatkan kepercayaan publik.

“Ke depan, memang harus diatur secara tegas bahwa orang yang menggunakan data itu untuk kepentingan kejahatan harus dihukum seberat-beratnya. Supaya ada efek jera,” tutup Jeirry.

Sumber: BeritaSatu.com

Add Comment