Pilkada Serentak Jaga Muruah Demokrasi

Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 9 Desember 2020 mendatang akan mengedepankan prinsip demokratis demi tercapainya tujuan efektifitas dan stabilitas pemerintahan daerah, serta keberlanjutan demokrasi.

Hal tersebut dilakukan dengan menekankan tingkat partisipasi pemilih, jaminan keselamatan kesehatan dengan prosedur protokol kesehatan yang ketat dan memadai.

Demikian disampaikan Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi, Minggu (7/6/2020). Menurut Rullyandi, pelaksanaan pilkada juga untuk menjaga muruah Indonesia sebagai negara demokrasi di hadapan dunia yang berdampak pada penilaian stabilitas investasi.

“Penyelenggaraan pilkada ini penting menjaga muruh Indonesia sebagai negara demokrasi, dengan mengingat adanya perbandingan beberapa negara di dunia telah berhasil menyelenggarakan pemilihan umum di saat puncak pandemi Covid-19 seperti Korea Selatan, Jerman, Afrika maupun di Prancis,” ungkap Rullyandi.

Rullyandi menyatakan, kehendak suara rakyat dengan mayoritas suara terbanyak merupakan proses konstitusional pengisian jabatan kepala daerah. “Setiap warga negara diberikan jaminan perlindungan atas hak konstitusionalnya sebagai pemenuhan hak politik untuk dipilih dan memilih,” ucap Tim Ahli Kementerian Dalam Negeri tersebut.

Sementara itu, Ahli Kebijakan Publik dari Universitas Brawijaya, Sujono HS menuturkan, agenda nasional Pilkada Serentak memang dihadapkan dengan adanya kondisi darurat pandemi Covid 19. Hal tersebut memerlukan keputusan luar biasa termasuk langkah strategis dan dinamis yang dilakukan oleh pemerintah, DPR dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Ini butuh dukungan semua pihak, dan diharapkan, pelaksanaan pilkada ditengah Pandemi ini, mampu berjalan dengan mengedepankan azas transparan dan merupakan pemenuhan hak demokrasi setiap warga negara,” tegas Sujono.

Sujono menyatakan, seiring pemerintah telah membuka kembali aktivitas masyarakat secara terbatas, maka berdampak perlu dilakukan berbagai penyesuaian penyelenggaraan pilkada. Demikian juga memberikan kepastian hukum keberlangsungan pengisian jabatan secara terjadwal dan masa jabatan kepala daerah yang akan habis masa tugasnya pada bulan Februari 2021.

“Aturan ini guna menghindari rechstvacuum atau kekosongan jabatan yang tidak pasti dan pemenuhan hak konstitusional yakni hak dipilih dan memilih sebagai wujud demokrasi daulat rakyat,” terang Sujono.

Sumber: BeritaSatu.com

Add Comment