Dirjen Otda : Pilkada 9 Desember Ujian Konsistensi Berdemokrasi

Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengemukakan penyelenggaraan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 sebagai sebuah ujian konsistensi berdemokrasi bagi Indonesia. Ujian untuk tidak cepat menyerah dan tetap menjalankan Pilkada ditengah penyebaran wabah virus corona atau Covid-19 yang belum diketahui kapan berakhir.

“Korea Selatan adalah negara yang tetap melaksanakan pesta demokrasinya di masa puncak pandemi. Negara yang sangat konsisten berdemokrasi. Ini menunjukkan spirit sebuah negara berdemokrasi. Ini baik sebagai contoh bagi Indonesia,” kata Akmal Malik dalam webinar bertajuk “Pilkada Aman Covid – 19 dan Demokratis,” yang diselenggarakan oleh Kemendagri dan PB IDI di Jakarta, Selasa (9/6/2020).

Selain Dirjen Otda, pembicara pada webinar ini antara lain Stafsus Menteri Dalam Negeri, Kastorius Sinaga, Ketua Umum PB IDI Daeng M. Faqih, Wakil Ketua Umum PB IDI Slamet Budiarto dan Wakil Sekjen PB IDI Fery Rahman.

Akmal menjelaskan Indonesia perlu membuktikan diri sebagai bangsa yang kuat seperti Korea Selatan yang tetap melaksanakan pemilu walaupun di tengah perang maupun di tengah pandemi Covid – 19. Indonesia harus tetap memperjuangkan demokrasi dengan mengedepankan keselamatan dan kesehatan warga negara.

Ia menegaskan keputusan pemerintah bersama dengan DPR dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020, sudah melalui pertimbangan yang matang. Jadwal itu mundur tiga bulan dari tanggal 23 September akibat wabah Covid-19.

Menurut Akmal, Pilkada serentak 9 Desember 2020 merupakan pengalaman pertama bagi Indonesia sejak merdeka melaksanakan pencoblosan di tengah pandemi. Belajar dari berbagai negara di dunia, ada 65 pemerintahan yang menunda pemilu, tetapi ada juga negara yang menunjukkan spirit luar biasa. Mereka membangun demokrasinya dalam keadaan berat seperti ditunjukkan Korea Selatan.

“Pilkada 9 Desember 2020 ini nanti dapat menjadi sebuah legacy bagi negara ini, bahwa kita bangsa Indonesia adalah bangsa yang tidak menyerah dalam kondisi apa pun,” ujar Akmal.

Dia menambahkan Pilkada harus tetap dilakukan tahun ini demi efektifitas pemerintahan di daerah. Jika Pilkada tidak dilaksanakan tahun ini, sebanyak 224 daerah yang termasuk dalam 270 daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak pada 9 Desember, akan mengalami kekosongan kepemimpinan pada 17 Februari 2021 karena masa jabatan kepala daerahnya berakhir. Artinya akan ada kekosongan massal akan kepemimpinan yang definitif.

“Kepemimpinan yang definitif dan legitimate saja belum dapat bekerja optimal. Apalagi ketika daerahnya dipimpin Plt. Yang penangannya relatif terbatas. Padahal, diperlukan pemimpin daerah yang siap bertarung menghadapi Covid – 19 dan mendapat legitimasi masyarakat. Sehingga nanti pada bulan Maet 2021, kita sudah memiliki pemimpin daerah yang legitimate. Mereka yang akan bersama masyarakat melawan Covid -19,” tutup Akmal.

Sumber: BeritaSatu.com

Add Comment