Kemdagri Tolak Anggapan Pilkada Kontributor Penyebaran Covid-19

Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) menolak anggapan pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 menjadi kontributor penyebaran virus Covid-19. Pasalnya, ada daerah-daerah yang tidak melaksanakan Pilkada, namun penularan Covid-19 justru tinggi.

“Kami tolak Pilkada sebagai kontributor penularan. Ada beberapa daerah seperti Jakarta atau Bogor, bukan karena Pilkada,” kata Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kedagri, Bahtiar, dalam diskusi tentang Evaluasi Penerapan Protokol Kesehatan dan Pengendalian Covid 19 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (15/9/2020).

Bahtiar menjelaskan, sejak tahapan Pilkada dilanjutkan di tengah pandemi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginginkan titik tekannya pada tema penanggulangan Covid-19 beserta dampaknya. Semua pihak, terutama para bakal pasangan calon (Bapaslon) menjadikan Pilkada sebagai instrumen melawan Covid-19.

Di sisi lain, para penyelenggara Pilkada (KPU dan Bawaslu) menjadi agen-agen perlawanan Covid-19. Caranya dengan ketat menjalankan protokol kesehatan pada setiap tahapan. Untuk mendukung kerja penyelenggara, pemerintah mendukung penuh berbagai kebutuhan, terutama dari segi anggaran.

“Pemerintah setuju dan mendukung sepenuhnya, bahkan berusaha keras memenuhi kebutuhan anggaran yang dibutuhkan. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pemenuhan alat-alat kesehatan dan untuk memenuhi protokol-protokol kesehatan, ada tambahan anggaran APBN khusus untuk mendukung itu, ” jelasnya.

Menurut Bahtiar, pemerintah sejak awal telah mendorong agar masalah protokol kesehatan masuk dalam aturan KPU. Hal itu pun telah diakomodasi dalam PKPU. Misalnya, soal alat peraga dan alat kampanye yang terkait dengan penanganan dan penanggulangan Covid-19.

“Kita dorong alat-alat peraga, kemudian alat-alat kampanye yang biasanya bagi-bagi kaos, sekarang justru kita dorong supaya lebih banyak yang dibutuhkan masyarakat hari ini. Misal membagi masker, mungkin bertuliskan namanya, fotonya, nomor urutnya dan seterusnya. Kemudian bagi-bagi hand sanitizer. Jadi masyarakat menerima manfaat dari Pilkada ini. Masyarakat juga terlindungi dari Covid-19, ” tuturnya.

Bahtiar menambahkan, Kemdagri memiliki keyakinan asalkan ada kerja sama untuk menyukseskan Pilkada, maka tahapan selanjutnya dapat berjalan lebih baik.

“Harapan kita, output Pilkada ini benar-benar menghasilkan kepala daerah yang memiliki pemahaman, wawasan, inovasi, gagasan bagaimana memajukan daerah. Bagaimana daerah tetap bisa membangun, bagaimana masyarakat tetap bisa bekerja, bagaimana masyarakat di daerah itu bisa tetap maju berkembang ditengah cobaan kita sama-sama menghadapi pandemi Covid-19,” tutup Bahtiar.

Sumber:BeritaSatu.com

Add Comment