Kesbangpol Kaltim Gelar FGD Konsultasi Publik

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kaltim menggelar kegiatan Program Focus Group Discussion (FGD) Konsultasi Publik terkait isu strategis bidang Kesatuan Bangsa di Kaltim.

Kegiatan tersbut dimulai dari tanggal 6-7 Oktober 2020 (dua hari) yang berlangsung di Hotel Bumi Senyiur Jl. Pangeran Diponegoro Samarinda, Selasa(6/10/2020).

Mewakili Gubernur Kaltim H. Isran Noor, Staf Ahli Gubernur Bidang Polhukam, Wahyu Widhi Heranata sangat menyambut baik serta mengapresiasi atas terselenggaranya konsultasi publik.

Dirinya mengungkapkan, saat ini hampir di seluruh dunia telah mengalami berbagai ujian baik persoalan sosial, budaya dan ekonomi, serta akibat pandemi Covid-19 menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa ini.

“Pandemi covid-19, kiblat kemajuan dunia tidak lagi didominasi oleh satu negara tapi telah tumbuh beberapa yang memberikan pengaruh bahkan saling bekerjasama satu dengan lainnya,”ungkapnya.

Sebagai bangsa yang besar, lanjutnya Indonesia memiliki potensi besar baik sumber daya alamnya maupun penduduknya.

Wahyu juga menegaskan, Provinsi Kalimantan Timur secara strategis ke depan adalah mencetak generasi cerdas dan memahami akar budaya bangsa dan pemahaman publik atas pentingnya toleransi dan persatuan, apalagi sejak ditetapkannya Kaltim sebagai Ibukota Negara (IKN) baru.

Melalui focus group discussion ini dirinya berharap, akan semakin terbuka cakrawala dan pengetahuan akan kesadaran yakni betapa pentingnya memelihara persatuan dan kesatuan serta pentingnya membuat program yang benar dan strategis hingga pembangunan Indonesia lebih maju dan terarah.

“Semoga dengan kegiatan ini menjadi pematik untuk terus meningkatkan kinerja dan langkah-langkah kita dalam pembangunan kesatuan bangsa. menjadikan rakyat dan kita semua terbangun mental dan emosi nasionalismenya, membumikan nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam perilaku masyarakat dan kebijakan pemerintah yang adil dan merata,”harapnya.

Untuk Diketahui, Konsultasi Publik akan dilakukan melalui sejumlah kegiatan kunci, yaitu diskusi kelompok terpimpin (FGD) dan penggalian data dan informasi melalui kuesioner dan konsultasi publik yang melibatkan perwakilan tiga pihak, yaitu: instansi pusat di daerah, instansi daerah, dan masyarakat di daerah.

Adapun Konsultasi Publik memiliki tiga tujuan pokok yakni Pertama, menggali data dan informasi tentang isu-isu strategis terkait kesatuan bangsa. Kedua, menggali data dan informasi tentang pelaksanaan kebijakan atau program Kementerian/Lembaga terkait isu-isu strategis kesatuan bangsa. Ketiga, menggali data dan informasi tentang rekomendasi arah kebijakan serta strategi terkait isu kesatuan bangsa.

Hasil konsultasi publik akan menjadi bahan dalam menyusun rekomendasi kebijakan bagi Kementerian/Lembaga mitra Kedeputian VI/Kesbang.

Sebagai bagian dari tahap pelaksanaan Konsultasi Publik, Kedeputian VI/Kesbang menyusun dan mengajukan pertanyaan atau kuesioner tentang isu-isu strategis, implementasi program dan kebijakan, dan rekomendasi terkait 12 isu strategis kesatuan bangsa yang diisi oleh instansi pusat di daerah, instansi daerah dan masyarakat di daerah.

Informasi tersebut akan menjadi bahan utama yang akan dibawa dalam Forum Konsultasi Publik di berbagai daerah.

sumber : kaltimprov.go.id

Add Comment