KPU Minta Daerah Hati-hati Tetapkan Caleg Terpilih

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengimbau KPU daerah berhati-hati dalam menetapkan para calon legislatif (caleg) terpilih Pemilu 2019. Menurut Ilham, KPU daerah memang sudah bisa menetapkan para caleg terpilih dan perolehan kursi parpol pascaputusan 58 perkara yang di-dismissal oleh Mahkamah Konstitusi, jika di daerah yang bersangkutan tidak lagi terdapat sengketa PHPU legislatif.

“Kita gunakan prinsip kehati-hatian ya. Sebab kan ada SK 987. Sejumlah pemohon sengketa pileg tidak mendalilkan SK itu, justru yang didalikan adalah SK setiap kabupaten/kota. Dan kemudian itu (permohonan) di-dismissal oleh MK,” ujar Ilham di Jakarta, Selasa (23/7/2019).

Saat ini yang menjadi dasar hasil pemilu, kata Ilham adalah SK KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang penetapan hasil pilpres dan pileg DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dan DPD. Jadi ada satu kesatuan dalam menetapkan hasil pileg DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dan DPD. Karena itu, KPU daerah perlu memperhatikan dengan cermat perkara-perkara yang masih digugat di MK karena dari 58 perkara yang dismissal, belum tentu semuanya bersih dari perkara pileg di seluruh tingkatan.

“Kami pun belum detailkan semuanya. Ya karena kan SK 987 kan itu juga menyangkut semuanya. Kan beberapa dalil2 MK itu kan Basisnya dari SK KPU Nomor 987,” tandas dia.

Karena MK memandang SK secara satu kesatuan, Ilham menyarankan KPU daerah melakukan pengecekan kembali apakah di satu daerah masih tersangkut perkara pileg di MK. Sebaliknya, jika sudah tidak ada lagi sengketa pileg di setiap tingkatan, maka caleg terpilih bisa segera ditetapkan.

“Jika DPR RI, kemudian DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota tidak ada (sengketa di MK) mau ditetetapkan ya silakan saja. Jadi tidak ada yang bersangkutan lagi di MK, kalau masih ada DPR RI yang disoal di MK ya jangan dulu,” pungkas Ilham.

Sumber: BeritaSatu.com

Add Comment