Gubernur Kaltim Terbitkan Edaran Tentang Netralitas ASN

Samarinda, (15/1) – Menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov, pada perhelatan Pilkada serentak 2018. Gubernur Kaltim menerbitkan surat edaran Nomor 270/155/PPOD.III tentang Pelaksanaan Netralitas, Penegakan Disiplin dan Sanksi bagi ASN pada Pilkada Serentak Tahun 2018.
Kepala Kesbangpol Kaltim, Yudha Pranoto, di Samarinda, Senin (15/1) membenarkan surat edaran tersebut yang diterbitkan pertanggal 12 Januari 2018, sebagai upaya untuk menjamin bahwa jajaran ASN di Kaltim bersikap netral dan tidak terlibat politik praktis pada Pilkada tahun ini.
Dia mengatakan edaran tersebut mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/71M.SM.00.00/2017, tanggal 27 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Netralitas Bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018.
Edaran itu bertujuan ,mengingatkan kembali tentang Netralitas jajaran ASN di lingkungan Pemprov Kaltim terkait pelaksanaan Pilkada di daerah ini yang mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN. Kemudian UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi UndangUndang.
“Selain itu juga mengacu pada PP Nomor 42 /2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS,” kata Yudha.
Dalam edaran itu menekankan agar ASN dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan pada salah satu calon kepala daerah atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat pada politik praktis atau berapiliasi dengan Parpol.
Bagi PNS yang terbukti melanggar, akan mendapat sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan, yakni hukuman tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama setahun, penundaan kenaikan pangkat selama setahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.
Selain itu juga akan mendapat hukuman displin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
“Dengan edaran ini, hendaknya jajaran PNS wajib mentaatinya, sebagai konsekwensi Aparatur Sipil Negara, selama pelaksanaan Pilkada berlangsung,” kata Yudha Paranoto. (santos/nif)

Add Comment