KPU Sediakan Template Huruf Braille untuk Pilpres dan Pileg DPD

Beritasatu.com – Kepala Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Nur Syariah mengatakan pihaknya hanya menyediakan template huruf braille untuk surat suara Pemilihan Pilpres dan Pileg DPD bagi penyandang disabilitas tuna netra. Template ini digunakan untuk memudahkan penyandang disabilitas tuna netra memudahkan pencoblosan pada hari pemungutan suara, 17 April 2019.

“Khusus disabilitas (tuna netra) ada template huruf braille untuk surat suara Pilpres dan DPD. Mereka bisa menggunakan template itu untuk menentukan pilihannya,” ujar Nur di acara Sosialisasi dan Simulasi Pemungutan Suara Pemilu 2019, di Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta, Pusat, Kamis (14/2).

Nur mengakui bahwa pihaknya tidak menyediakan template braille bagi penyandang disabilitas untuk pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pasalnya, jumlahnya terlalu banyak, sementara anggaran KPU juga masih terbatas dan sulit memenuhi penyediaan template braille untuk pemilihan DPR dan DPRD tersebut.

“Untuk DPD RI dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, jumlahnya banyak. Ada 16 partai, DPR RI ada 80 dapil, DPRD Provinsi sekitar 272 dapil, kemudian ada DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia ada 2207 dapil, berarti harus ada template sebanyak itu. Itu kali jumlah TPS, ada sekitar 809.500 TPS, maka menjadi angka yang besar sekali dari sisi anggaran,” ungkap Nur.

Meskipun demikian, Nur mengatakan persoalan anggaran ini tidak boleh menghalangi hak memilih dari penyandang disabilitas tuna netra karena itu, penyandang disabilitas tersebut diberikan fasilitas pendampingan.

“Mereka bisa menggunakan pendamping ketika nyoblos di TPS, mereka bisa menggunakan pendamping ke bilik suara,” tutur Nur.

Nur menyebutkan dua kategori pendamping, yakni pendamping yang hanya mengantarkan sampai bilik suara dan pemilih sendiri yang nyoblos dan pendamping yang mengantar penyandang disabilitas sekaligus juga menyoblos pilihan dari penyandang disabilitas. Umumnya, kata Nur, pendamping ini berasal dari keluar penyandang disabilitas atau orang yang dipilih kalau keluarga tidak ada dan juga petugas KPPS.

“Setelah keluar (dari bilik suara), pendamping ini harus mengisi formulir pendampingan untuk disabilitas. Di situ bahkan ada pidananya kalau dia (pendamping) membocorkan pilihan si penyandang disabilitas,” pungkas Nur.

Add Comment