KUNJUNGAN KERJA KE KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT TERKAIT RAKOR KESBANGPOL SE KALTIM TAHUN 2020

KESBANGPOL ; Pada Tanggal 11 Februari 2020, telah dilaksanakan Kunker Studi Komparatif dan silaturahmi ke Badan Kesbangpol Kota Padang Prov. Sumbar dengan, dengan acara sbb:

Pejabat yg hadir Rombongan Kesbangpol Prov. Kaltim :
1. Kepala Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah Mewakili Plt. Sekda Prov. Kaltim.
2. Kepala Badan/Kantor Kesbangpol Kab/Kota se Kaltim
3. Para Staf Badan/Kantor Kesbangpol Kab/Kota se Kaltim

Pejabat dari Kesbangpol Sumatera Barat
1. Kepala Badan Kesbangpol Prov. Sumbar.
2. Kepala Badan/Kantor Kesbangpol Kab/Kota se Sumbar.
3. Para Staf Badan/Kantor Kesbangpol Kab/Kota se Sumbar.
Acara dimulai pukul 13.00 sd 22.30. WIB

1. Pertemuan diawali dikantor Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat pada pukul 14.00 WIB yang diterima langsung oleh Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Bapak Firdaus. SH.
2.Dalam pertemuan tersebut membahas peran serta Kesbangpol terkait pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 serta bertukar informasi tentang tugas dan fungsi Kesbangpol Kalimantan Timur dengan Kesbangpol Sumatera Barat.
3.Untuk Pilkada Serentak Tahun 2020 ini di Provinsi Sumatera Barat ada 19 Kab/Kota yang akan melaksanakan Pilkada hanya 13 Kab/Kota, sedangkan di Provinsi Kalimantan Timur dari 10 Kab/Kota hanya 9 yang akan melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020 tidak termasuk Kab. Penajam Paser Utara.
4.Terkait potensi bencana untuk Provinsi Sumatera Barat lebih rawan dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur itu sebabnya pemerintah pusat menunjuk Kalimantan Timur menjadi Ibu Kota Negara (IKN).
5.Pertemuan dilanjutkan pada pukul 20.00 WIB bertempat di Hotel Ibis Kota Padang.
6.Sambutan Plt. Sekertaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang disampaikan oleh Kepala Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah (PPOD) Bapak Drs. Deni Sutrisno. M.Si, menyampaikan beberapa hal :
a.Kalimantan Timur merupakan ilustrasi dari Indonesia mini dimana Kalimantan Timur itu sangat terbuka bagi para pendatang yang masuk.
b.Di Kalimantan Timur terdiri dari bermacam-macam agama dimana Islam merupakan mayoritas sebanyak 83% sedangkan sisanya terdiri dari Kristen Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Aliran Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
c.Dengan ditunjuknya Kalimantan Timur menjadi Ibu Kota Negara (IKN) tentu sangat berdampak positif bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi.
d.Pertemuan antara jajaran Kesbangpol se Provinsi Kalimantan Timur dengan jajaran Kesbangpol se Provinsi Sumatera Barat dapat mempererat tali silaturahmi dan diharapkan bisa berkelanjutan kehal-hal yang positif untuk kemajuan di kedua provinsi.
7.Sambutan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Bapak Nazwir. SH. M.Hum, menyampaikan beberapa hal :
.
a.Diharapkan pertemuan ini tadinya akan dihadiri oleh Bapak Gubernur langsung, karena ada tugas dan kegiatan di Jakarta beliau tidak bisa hadir dan menitipkan salam kepada semua peserta.
b.Pelaksanaan kegiatan rapat Forkopimda di Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan secara bergilir di Kabupaten/Kota.
c.Untuk pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 diwilayah Provinsi Sumatera Barat akan diikuti 13 Kabupaten/Kota dari 19 Kabupaten/Kota yang ada, dan uniknya banyak dari kepala daerah yang sudah menjabat 2 periode jadi akan banyak calon baru kepala daerah nantinya.
e.Orang Kesbangpol tidak boleh bersifat emosional karena tugas dari Kesbangpol sendiri adalah sebagai mediasi dan tidak memihak salah satu kubu baik yang diluar pemerintah maupun berada dalam pemerintahan.
f.Orang Sumatera Barat itu berpikirnya rasional jadi jiwanya adalah berdagang selalu berhitung untung dan rugi maka bila terjadi demo/unjuk rasa hampir tidak pernah bersifat anarkis, selain itu nilai agamis yang tinggi bila terdengar kumandang azan maka secara spontan mereka akan menghentikan demo/unjuk rasa dan bubar dengan tertib.
g.Dari segi sejarah Kota Padang khususnya Bukit Tinggi pernah menjadi Ibu Kota Negara pada masa pemerintahan Presiden Soekarno.
h.Untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat sampai saat ini belum ada perubahan untuk Kesbangpolnya terkait Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 dimana hampir semua Kesbangpolnya masih berbentuk Kantor.

Sesi Dialog : Dipandu oleh Moderator Bapak Drs. Syahlaluddin
( Kabid. Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat ).

1.Pertanyaan dari Kebangpol Kota Balikpapan ( Bapak Nanang )
-Organisasi plat merah di Kota Balikpapan memperoleh bantuan dari dana hibah, apakah bantuan dana hibah tersebut bisa digunakan untuk honor kegiatan, pertanyaanya di Sumatera Barat apakah ada penggunaan dana hibah tersebut untuk honor kegiatan dan apa dasar hukumnya ?
2.Pertanyaan dari Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat ( Bapak A.H. Arsland. S.Sos.M.Hum).
-Bagaimana kesiapan Kalimantan Timur dengan ditunjuknya menjadi Ibu Kota Negara (IKN) tentu nantinya arah kebijakan pemerintah akan kesana terkait percepatan pembangunan ?
3.Pertanyaan dari Kesbangpol Kota Samarinda ( Bapak Abdul Sani )
-Terkait inovasi apa saja yang telah dilakukan oleh Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat pada saat ini ?

Tanggapan :
1.Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat.( Bapak. Nazwir. SH. M.Hum ).
-Terkait perubahan status Kesbangpol Balikpapan menjadi Badan, kami Kesbangpol se Sumatera Barat perlu belajar dengan Balikpapan terkait bagaimana tata cara perubahan tersebut bila dihubungkan dengan Permendagri Nomor 11 Tahun 2019.
-Masalah bantuan dana hibah bagi Organisasi Masyarakat di Sumatera Barat itu banyak tahapannya dan agak sulit untuk memperolehnya karena kami sangat hati-hati dalam penggunaaan dana tersebut dan lebih diutamakan untuk kepentingan masyarakat semua telah diatur dalam Peraturan Gubernur.
-Untuk inovasi saat ini Kesbangpol Sumatera Barat menggunakan teknologi aplikasi untuk laporan dan informasi, meningkatkan peran serta FKDM sampai ditingkat kelurahan bekerja sama dengan Dinas Kominfo untuk penyampaian laporan dan informasi yang kita perlukan.
-Untuk pelaksanan Pilkada Serentak Tahun 2020 ini Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat menggunakan teknologi Teleconference untuk memantau perkembangan dan saat ini sudah ada 4 Kabupaten/Kota yang sedang dilakukan uji coba Teleconference dan akan disusul Kabupaten/Kota yang lain.
.
2.Kepala Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah Provinsi Kaltim.( Bapak Drs. Deni Sutrisno. M.Si )
-Masalah Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur telah melalui beberapa tahapan dimana untuk penunjukan Gubernur Khusus Ibu Kota nantinya akan ditunjuk langsung oleh Presiden melalui Keputusan Preseiden (Kepres).
-Untuk luasan lahan di Kalimantan Timur dianggap cukup dan telah memenuhi persyaratan untuk menjadi Ibu Kota Negara (IKN), terkait kesiapan Kalimantan Timur menjadi Ibu Kota Negara (IKN) telah dipersiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur masalah peralihan lahan disamping itu juga ditunjang dengan Peraturan Bupati (Perbub) yang wilayahnya masuk dalam zona Ibu Kota Negara (IKN).
-Bagi daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) yang terdiri dari 8 Kecamatan tentu akan menguntungkan dari sisi ekonomi maupun infrastruktur, untuk luasan wilayah Ibu Kota Negara (IKN) ± 256.000 Hektar.
.

Acara diakhiri pada pukul 22.30 WIB dengan saling bertukar cinderamata antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang masing-masing diwakili Kepala Biro PPOD Provinsi Kaltim dengan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat:

Add Comment