Mendagri: Amendemen Konstitusi Tidak Akan Ubah Pilpres

Pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) tetap dilaksanakan secara langsung. Artinya, rakyat mempunyai hak untuk memilih, bukan diwakili oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kepada wartawan di Kompleks Istan Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Menurut Tjahjo, amendemen UUD 1945 tidak akan menyentuh teknis pelaksanaan pilpres.

“Tidak ada. Aspek pemilihan tetap di rakyat,” tegas Tjahjo.

Di sisi lain Tjahjo menuturkan, suatu kewajaran apabila Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) diputuskan oleh MPR. Tentunya UUD 1945 perlu diamendemen terlebih dahulu. Tjahjo mengatakan pokok-pokok GBHN nantinya bakal dimusyawarahkan anggota MPR.

“Wajar kalau GBHN akan diputuskan di MPR. Ya tergantung musyawarah,” immbuh Tjahjo.

Sementara itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, wacana penghidupan kembali GBHN sepatutnya dikaji tujuannya. Sebab, dinamika ekonomi politik global begitu sangat luar biasa. Berbeda dengan zaman 20 atau 50 tahun lalu.

“Jadi apakah GBHN ini perlu atau tidak? Ini harus kita kaji melibatkan seluruh rakyat kita, akademisi juga,” kata Bambang saat ditanya wartawan, seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta.

Sumber: Suara Pembaruan

Add Comment