Mendagri Tegaskan Tidak Pernah Sebut Pilkada Kembali ke DPRD

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berharap sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak dijadikan bahan polemik berkepanjangan. Tito menegaskan, tidak pernah meminta atau mengusulkan agar pilkada ke depan melalui DPRD, bukan lagi langsung.

Tito hanya menginginkan adanya evaluasi pilkada secara keseluruhan agar semakin baik. “Saya enggak pernah mengatakan sekalipun (pilkada kembali ke DPRD). Jadi enggak usah dibahas dulu itu,” kata Tito di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Tito menambahkan, Kemdagri sedang mengajak para akademisi dan cendekiawan mengkaji permasalahan tata kelola pemerintahan yang demokratis, termasuk mengenai pilkada. Kemdagri melibatkan pihak-pihak yang memiliki kredibilitas untuk melakukan evaluasi pilkada.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Airin Rachmi Diany mengatakan, pertemuan Apeksi dengan Tito turut membahas evaluasi pilkada tersebut. Menurut wali kota Tangerang Selatan, Banten itu, evaluasi dilakukan melihat respons publik atas pilkada.

Wakil Ketua Umum Apeksi, Bima Arya menuturkan, Tito memang meluruskan informasi yang berkembang menyangkut perubahan sistem pilkada. “Pak Mendagri meluruskan. Bukan berarti Pak Mendagri ingin mengembalikan ke DPRD, tapi ingin mengevaluasi,” kata Bima.

Wali Kota Bogor tersebut menambahkan, poin-poin yang dievaluasi nantinya antara lain biaya politik tinggi dan upaya mencegah korupsi kepala daerah. “Berbicara dalam tataran pencegahan terhadap korupsi. Pak Mendagri menyampaikan akan melakukan kajian serius secara akademis,” imbuh Bima.

Rekomendasi Rakernas
Pertemuan Tito dengan pengurus Apeksi berlangsung di Ruang Kerja Mendagri, Kantor Kemdagri, Jakarta, Rabu (27/11/2019). Airin mengungkapkan, pihaknya menyampaikan rekomendasi Rapat Kerja Nasional Apeksi yang telah dilaksanakan di Semarang, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

“Tentunya kami menyampaikan rekomendasi saat rakernas kemarin di Kota Semarang dan Alhamdulillah Pak Mendagri menyambut baik beberapa saran dan masukan tentunya,” demikian Airin terkait audiensi dengan Tito.

Terdapat 12 rekomendasi yang ditetapkan saat rakernas. Misalnya terkait peningkatan anggaran dana kelurahan, penguatan kapasitas profesionalisme aparatur, penguatan aparatur pengawasan internal pemerintah (APIP), serta penyelenggaraan pemerintahan umum.

Tito menyatakan, Kemdagri, tengah menyiapkan penguatan APIP. Tujuannya dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi dalam lingkungan pemerintahan. Selain itu, lanjut Tito, pelibatan aparat penegak hukum lainnya akan dioptimalkan.

“Sehingga untuk mengurangi potensi pelanggaran hukum, kemudian potensi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah sehingga tidak terkena masalah hukum,” ungkap Tito.

Sumber: Suara Pembaruan

Add Comment