Ormas Bisa Melakukan Kerja Sama Lebih dari Satu Kali, Ini Syaratnya

Organisasi kemasyarakatan (ormas) dapat melakukan kerja sama lebih dari satu kali dalam satu tahun anggaran. Demikian diatur dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum.

“Dalam hal kepentingan tertentu, Ormas atau Badan/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dapat melakukan kerja sama lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran,” bunyi Pasal 20 Ayat 1 Permendagri Nomor 58 Tahun 2017.

Adapun kepentingan tertentu dimaksud diberikan kepada ormas atau badan/lembaga yang menjalankan program berkesinambungan terkait pencegahan dan penanganan masalah yang mengancam keamanan nasional dan stabilitas politik nasional. Selain itu, ormas atau badan/lembaga yang menjalankan program kegiatan di daerah yang memiliki kekhususan dan daerah perbatasan antarnegara. Dan ormas atau badan/lembaga yang melaksanakan program strategis nasional.

Sementara itu, Pasal 24 Ayat (1) mengatur pelaksanaan kegiatan kerja sama antara menteri (Menteri Dalam Negeri) dengan ormas atau badan/lembaga yang bersumber dari APBN dilakukan dengan melibatkan Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) sebagai pembicara utama. Ayat (2) mengatur pelaksanaan kegiatan kerja sama antara Pemerintah Daerah (Pemda) dengan ormas atau badan/lembaga yang bersumber dari APBD dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat yang dapat diwakili oleh kepala badan/kantor kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol) atau sebutan lainnya di daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota sebagai pembicara utama.

Pelaksanaan kegiatan kerja sama yang bersumber dari APBN dan APBD perlu dilakukan supervisi. Supervisi dilakukan oleh menteri (Mendagri), gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Ormas atau badan/lembaga pelaksana kerja sama wajib menyampaikan laporan kegiatan kerja sama kepada menteri melalui Dirjen Polpum bila kerja sama itu didanai dari APBN dan gubernur, bupati atau wali kota bila kerja sama itu didanai dari APBD provinsi atau kabupaten/kota.

Pelaporan kegiatan kerja itu memuat surat penyampaian laporan kegiatan, pendahuluan, maksud dan tujuan, hasil kegiatan, penggunaan anggaran, permasalahan, rekomendasi dan saran, penutup, serta lampiran.

Add Comment