Pemerintah Cermati Wacana Ambang Batas Parlemen DPRD

Pemerintah mencermati wacana diadakannya ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) untuk DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah menyiapkan draf apabila Undang-Undang (UU) Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bakal direvisi.

Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, UU Pilkada perlu diubah untuk memuat usulan PT bagi DPRD. “Kami menyiapkan seandainya ada usul merevisi undang-undang. Ada usulan perlu adanya PT di DPRD I dan II. Jangan sampai nanti satu partai dapat 1 kursi, tapi 1 fraksi, karena komisinya cukup banyak di daerah,” kata Tjahjo.

Hal itu disampaikan Tjahjo di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, Senin (12/8). “Apakah (PT) 2 persen kah, atau kah 1 persen, saya kira enggak ada masalah, yang penting ada jaminan secara kualitatif peran DPRD itu hak dari partai-partai politik untuk bisa menempatkan wakil-wakilnya secara proporsional dan normatif,” ujar Tjahjo.

Tjahjo menolak menyebut pihak yang mengajukan usulan PT untuk DPRD. Menurut Tjahjo, hal tersebut akan dibahas dalam perubahan UU Pilkada. Tjahjo menyatakan, masing-masing partai tentu memiliki konsep tersendiri. Tjahjo pun belum mengetahui kemungkinan disamakan atau dibedakannya PT DPRD provinsi dan kabupaten/ kota. “Saya kira bisa sama bisa beda,” ucap Tjahjo.

Di sisi lain, Tjahjo mengungkap, persiapan Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah telah berjalan baik. “Kami sudah menginstruksikan kepada 270 daerah untuk menganggarkan anggaran Pilkada Serentak 2020. Mengenai anggaran pilkada di daerah sudah kami paraf, dipersiapkan dengan baik sehingga tahapan-tahapan pilkada serentak akan bisa jalan dengan baik,” pungkas Tjahjo.

Sumber: Suara Pembaruan

Add Comment