Penyederhanaan Parpol Harus Dilakukan Bertahap

Penyederhanaan partai politik (parpol) perlu dilakukan secara gradual atau bertahap. Yaitu dengan cara meningkatkan ambang batas perolehan kursi di parlemen (parliamentary threshold). Selain persyaratan parliamentary threshold, syarat pendirian parpol juga perlu diperketat melalui proses verifikasi.

“Poin penting penyederhanaan partai jangan dimaknai sebagai upaya membungkam demokrasi, yakni membatasi kebebasan berpendepat, berserikat dan berkumpul. Justru demokrasi bisa berjalan jika diletakkan dalam koridor hukum,” kata Pengamat politik dari Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, di Jakarta, Minggu (26/1/2020).

Menuru Karyono, untuk memaknai demokrasi tentunya juga tidak bisa semua gue. Demokrasi baru bisa berjalan jika berada di atas rel konstitusi.

Oleh sebab itu, penyederhanaan partai diperlukan di tengah liberalisasi politik dan euforia demokrasi yang tidak jarang dimanfaatkan segelintir elit yang hanya bersandar pada kepentingan pragmatis.

“Jangan sekadar menjadikan partai politik sebagai alat pemuas syahwat untuk berkuasa. Sementara fungsi parpol dalam hal edukasi dan pemberdayaan masyarakat diabaikan,” ungkapnya.

Karyono menekankan, upaya penyederhanaan parpol juga jangan dijadikan alat kepentingan oleh partai-partai besar. Sebab, untuk mendulang suara, biasanya partai besar memiliki kepentingan agar kompetitornya tidak terlalu banyak.

“Jadi perlu dipertegas, bahwa tujuan di balik penyederhanaan partai tidak lain adalah untuk membangun demokrasi yang sehat dan konstitusional,” tandas Karyono.

Sumber: Suara Pembaruan

Add Comment