RAKOR FORKOPIMDA menuju sukses Pilgub Kaltim 2018

Balikpapan, Pelaksanaan RAKORFORKOPIMDA dalam persiapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam kerangka NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilu secara berkala merupakan suatu kebutuhan mutlak sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan rakyat sebagai sumber kehidupan bernegara. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan pemilihan umum akan memberikan legitimasi, legalitas dan kredibilitas pemerintahan yang didukung oleh rakyat.
Sebagaimana diketahui bahwa pada 9 Desember 2015 lalu telah dilaksanakan Pilkada Serentak, dimana di Kaltim diselenggarakan di 9 Kabupaten dan Kota. Kemudian di tahun 2018 tepatnya tanggal 27 Juni 2018 sebagaimana Peraturan KPU RI No. 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, Pilkada Serentak kembali akan digelar di 171 daerah, yaitu di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Termasuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara.
Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemerintah Daerah perlu memberikan dukungan atas pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018.
Dukungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pilkada dilakukan melalui :
• Memfasilitasi persiapan pelaksanaan Pilkada yang meliputi :
a) sosialisasi pelaksanaan Pilkada Serentak,
b) memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan hak pilihnya dalam Pilkada.

• Memfasilitasi pelaksanaan Pilkada meliputi mendukung pendanaan Pilkada Serentak sesuai Permendagi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah diubah dengan Pemendagri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

• Mengawal ketentraman dan ketertiban masyarakat (Trantibmas) selama pelaksanaan Pilkada melalui deteksi dini dan cegah dini terhadap setiap gangguan trantibmas serta mengatasi setiap potensi konflik untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang kondusif, tertub dan aman dalam pelaksanaan Pilkada.

• Melakukan koordinasi dalam mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan secara tegas dan transparan pada setiap rangkaian proses Pilkada.

• Melakukan identifikasi kondisi sosial politik wilayah dan mewaspadai adanya tindakan destruktif yang dapat menghambat proses pelaksanaan Pilkada.

• Memberikan prasarana dan sarana yang diperlukan dan memfasilitasi proses distribusi logistik Pilkada tepat waktu melalui kerja sama dengan instansi terkait.

• Membentuk Desk Pilkada Provinsi dan Desk Pilkada Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Untuk mendukung pembentukan Desk Pilkada ini, Pemprov Kaltim mengalokasikan anggaran untuk operasional Desk Pilkada ke masing-masing Pemerintah Kabupaten dan Kota yang besarannya akan bervariasi sesuai dengan karakteristik daerah.
Pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 di Kantor Gubernur Kaltim dilakukan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan nilai anggaran yang telah disepakati bersama sebagai berikut :
1) Anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp 310 Milyar dengan rincian pemberian hibah:
a) Rp 20 Milyar pada APBD Kaltim murni tahun 2017
b) Rp 50 Milyar pada APBD-P Kaltim tahun 2017
c) Rp 240 Milyar pada APBD tahun 2018

2) Anggaran untuk Badan Pengawas Pemilu Kaltim sebesar 70 Milyar dengan rincian pemberian hibah :
a) Rp 30 Milyar pada APBD-P tahun 2017
b) Rp 40 Milyar pada APBD tahun 2018

3) Anggaran untuk Pengamanan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim 2018 yang dihibahkan kepada Polda Kaltim sebesar Rp 20 Milyar pada APBD 2018.

4) Anggaran yang dihibahkan kepada Kodam VI/Mulawarman untuk Pengamanan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim 2018 sebesar Rp 5 Milyar Pada APBD 2018.

5) Anggaran untuk pengamanan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim 2018 yang dihibahkan kepada Korem 091/ASN sebesar Rp 1 Milyar.

6) Fasilitasi mobilisasi operasional KPU dan Sekretariat Bawaslu di Kabupaten dan Kota menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan didukung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota se Kalimantan Timur.
Dengan telah ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah maka pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.
Jumlah ASN di Pemerintah Provinsi Kaltim, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota per 1 Desember 2016 sebanyak 68.818 orang. Jumlah ini merupakan potensi yang lumayan besar untuk diperebutkan dalam Pemilu.
Salah satu yang menjadi sorotan utama dalam Pilkada kali ini adalah keikutsertaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada proses Pilkada. Namun keterlibatan ASN dalam pilkada harus memperhatikan norma-normanya sebagai abdi Negara, jangan sampai hal tersebut melanggar netralitasnya sebagai ASN.
Untuk menjaga Netralitas PNS dalam Pilkada, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) mengeluarkan Surat Edaran Nomor B/2355/M.PANRB/07/2015 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Larangan Penggunaan Aset Pemerintah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak.
Surat Edaran Menpan-RB tersebut memuat agar Aparatur Sipil Negara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
2. Pasal 4, angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS menyebutkan bahwa setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dengan cara:
a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan/atau;
d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat
Berdasarkan hal tersebut diatas Gubernur Awang Faroek menginstruksikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara, baik yang menjadi calon atau pun tidak menjadi calon Kepala Daerah agar:
1. Menjaga netralitas dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
2. Tidak menggunakan aset Pemerintah dalam kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, seperti ruang rapat/ aula, kendaraan dinas dan perlengkapan kantor lainnya.
3. Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak mentaati ketentuan dan melakukan pelanggaran terhadap larangan dijatuhi hukuman disiplin sedang sampai dengan berat sesuai peraturan perundang-undangan.
Pada Pilkada Serentak Tahun 2015 lalu beliau telah menegaskan hal ini melalui Surat Edaran No. 045.4/4851/TU-BKP/IX/2015 tanggal 9 September 2015 tentang Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Larangan Penggunaan Fasilitas Pemerintah Daerah dalam Masa Kampanye Pemilihan Kepala Daerah yang ditujukan kepada Seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemprov Kaltim.
Gubernur menjelaskan Salah satu barometer keberhasilan pelaksanaan Pemilu adalah tingginya tingkat partisipasi pemilih. Pada beberapa kali pelaksanaan Pemilu di Kaltim terhitung tingkat partisipasi masih rendah, dapat diuraikan sebagai berikut :
• Pilgub Kaltim Tahun 2013 angka partisipasi masyarakat : 55,81 % dari 2.795.821 pemilih,
• Pemilu Legislatif Tahun 2014 dan Pemilu Presiden Tahun 2014 : 62,63 % dari 3.023.405 pemilih
• Pilkada Serentak Tahun 2015 di 9 Kabupaten/Kota se Kaltim : 57,18% dari 2.434.081 pemilih.
Kementerian Dalam Negeri meminta peran pemerintah daerah lebih optimal lagi untuk meningkatkan partisipasi pada Pilkada Serentak 2018. Target KPU tingkat partisipasi pemilih pada pilkada tahun depan dipatok sebesar 77,5%. Peran pemerintah ialah melakukan sosialisasi yang masif untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat

Add Comment