Sistem Pilkada Langsung Tinggalkan Banyak Masalah

Pengamat politik, Karyono Wibowo, menilai, pelaksaan pilkada langsung sudah meninggalkan banyak persoalan bagi bangsa Indonesia. Selama penerapan Pilkada langsung, marak terjadi mahar politik, politik uang, penggunaan dana hibah, dan lain-lain.

“Belum lagi, terjadi suap terhadap penyelenggara pemilu. Dampaknya, meningkatkan korupsi kepala daerah dan birokrasi kepala daerah. Ada beberapa calon kepala daerah yang menerima suap dan korupsi,” kata Karyono dalam Diskusi Dewan Pakar DPP PA GMNI bertema “Sistim Pemilihan Langsung; Peluang dan Tantangan” di Jakarta, Rabu (29/8).

Menurutnya, kalau bicara pemilihan langsung, tentu harus merujuk pada sistem konstitusi Indonesia. Dasar hukum pilkada merujuk pada UUD 45, pasal 18 ayat 4 yang menyebutkan gubernur, bupati walikota dipilih secara demokratis.

“Padahal, pasal itu juga tidak menyebutkan langsung atau tidak langsung. Ini persoalan tafsir. Pemilihan kepala daerah turunan aturannya adalah UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. UU itu menjadi tonggak pemilihan kepala daerah secara langsung. Pelaksanaanya dimulai tahun 2005. Celakanya, dalam UU kita selalu berubah-ubah. UU Nomor 32 tahun 2004 saja mengalami 2 kali perubahan. Disinilah pilkada memiliki UU sendiri,” ujarnya.

Bukti pelaksanaan pilkada langsung meninggalkan banyak persoalan adalah manakala banyaknya jumlah aduan yang masuk pascapenyelenggaran Pilkada. Dalam pilkada serentak 2018, sampai Juli 2018 saja jumlahnya mencapai sekitar 400 pengaduan.

“Kalau kita lihat lagi laporan yang masuk, 3.133 laporan dugaan pelanggaran selama tahapan pilkada serentak 2018. Tren korupsi juga semakin meningkat karena pilkada langsung. Namun, kondisi ini masih perlu dibuktikan. Menurut saya ada korelasi yang sangat kuat antara tingginya biaya pilkada dengan korupsi,” pungkasnya.

Add Comment