Sosialisasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Se-Kalimantan Timur

IMG_0081

Samarinda – Bertempat di ruangan Bina Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur(4/8), di adakan Sosialisasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) bagi Aparatur Se-Kalimantan Timur. Sosialisasi ini dihadiri oleh :

  1. Gubernur Prov.Kaltim dalam Hal ini diwakili oleh DR. IR. BUDI PRANOWO, M.M (Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur)
  2. Kepala Badan Kesbangpol Prov.Kaltim Yudha Pranoto
  3. DR. Syarif hidayat Dewan Pakar IDI Narasumber
  4. Perwakilan Badan Pusat Statistik Se-Kaltim
  5. Perwakilan Badan Kesbangpol Seluruh Kota/Kabupaten

Kegiatan Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada aparatur pemerintah di Kaltim, untuk mendorong pemikiran mendefinisikan dan mendeskripsikan cara terbaik dalam praktek demokrasi di Indonesia, khususnya di Kaltim. Kegiatan Sosialisasi ini juga merupakan salah satu kegiatan rutin yang di adakan oleh Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Kaltim.

IMG_0080 IMG_0083

 

 

 

 

 

Berikut sambutan Gubernur Prov.Kaltim yang disampaikan dalam Kegiatan Sosialisasi ini :

POINTER SAMBUTAN GUBERNUR KALTIM

PADA ACARA

SOSIALISASI PENYUSUNAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

di Samarinda, 4 Agustus 2015

Selama ini kita mengenal berbagai ukuran keberhasilan pembangunan. Antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yakni Indeks Komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan atau pengetahuan dengan menghitung angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, dan Indeks standar hidup layak. IPM sebagai ukuran keberhasilan pembangunan baik secara nasional maupun daerah, sudah sangat familiar bahkan sudah relatif diketahui publik pada umumnya.

Sejak 2007 Indonesia dengan dukungan dari program pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) telah dikembangkan pula Indeks Demokrasi Indonesia sebagai indikator komposit yang menunjukan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Komponen IDI dibentuk oleh Indikator Kebebasan sipil (Civil Liberty), hak-hak politik (Political rights), dan lembaga-lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).

Pengukuran dilakukan baik secara nasional maupun provinsi. IDI pada dasarnya juga merupakan ukuran keberhasilan pembangunan dilihat dari aspek perkembangan demokrasi, karena pada hakekatnya pembangunan yang dilakukan baik nasional maupun daerah harus memberikan ruang demokrasi bagi warga negara (civil) baik di dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanan pembangunan, maupun di dalam menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut .

Penyusunan IDI yang setiap tahun dilakukan bertujuan :

(1) mengukur secara kuantitatif tingkatpelaksanaan demokrasi

(2) mengukur perkembangan demokrasi pada level provinsi di indonesia dan

(3) memperoleh gambaran tingkat dan perkembangan demokrasi antar provinsi.

Meski Penyusunan IDI merupakan langkah penting bagi pembangunan di Indonesia di dalam memberikan informasi yang berharga bagi para pemangku kepentingan termasuk pemerintah dan pemerintah  provinsi, nampaknya hingga saat ini hasil pengukuran IDI belum dijadikan masukan dan rujukan di dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pada level provinsi .

Saat ini hasil pengukuran IDI tidak dijadikan sebagai indikator makro keberhasilan pembangunan di level provinsi dibandingkan dengan indeks pembangunan manusia dan indeks gender yang telah secara rutin dijadikan masukan dan rujukan didalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya memberikan pengertian mengenai pentingnya IDI di dalam proses penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan kepada pemerintah provinsi dan pemangku kepentingan lainnya di level provinsi.

Saat ini hasil pengukuran IDI masih sebatas dipahami dan seolah-olah hanya kepentingan rumpun urusan politik, pemerintahan, hukum dan hak asasi manusia di lingkungan organisasi perangkat daerah. Sementara itu, organisasi perangkat daerah lainnya yang termasuk rumpun ekonomi dan sosial kurang memperoleh pemahaman dan pengertian akan keterkaitan hasil pengukuran IDI ini dengan sektor ekonomi dan sosial.

Ke depan makna perhitungan IDI bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan sektor ekonomi dan sosial perlu dielaborasi, karena pada akhirnya hasil pencapaian demokrasi harus berbuah kesejahteraan yang dicerminkan oleh pembangunan sektor ekonomi dan sektor sosial. Tentu pemahaman secara parsial ini harus segera diluruskan, sehingga tumbuh pemahaman yang holistik dan terintegrasi antara pembangunan demokrasi di satu sisi dan pembangunan ekonomi dan sosial di sisi lainnya. Hasil pengukuran indeks demokrasi Indonesia, hanya akan bermakna bagi kemajuan bangsa Indonesia manakala dijadikan masukan bagi kebijakan dan perencanaan pembangunan yang membuahkan kemajuan di bidang ekonomi dan sosial.

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data-data yang dikumpulkan dari 33 provinsi di Indonesia, didapatkan angka Indeks Demokrasi Indonesia (nasional) pada tahun 2013 sebesar 63.72. Dilihat dari aspek kebebasan sipil sebesar 79.00 sedangkan dari aspek hak politik sebesar 46.25 serta aspek lembaga demokrasi sebesar 72.24. Dilihat dari peringkat provinsi, ada kecenderungan Kaltim mengalami penurunan tajam di tahun terakhir, dari posisi 8 (72.31), posisi 4 (73.04) di tahun 2010, posisi 17 (66.37) di tahun 2011, posisi 6 (71.23) dan posisi 9 (68.13) di tahun 2013.

Pada tahun 2013, dilihat pada peringkat provinsi berdasarkan indeks aspek, Kaltim menduduki peringkat keenam setelah Kalbar, NTT, Bali, Sulut, dan Papua Barat pada aspek kebebasan sipil. Pada aspek hak-hak politik, Kaltim di posisi peringkat kelima setelah Sulut, NTT, Gorontalo, dan Kalsel. Untuk aspek lembaga demokrasi, Kaltim justru melorot di 3 terbawah setelah Sultra dan Sumut di tahun 2013.

Secara umum, kondisi kebebasan sipil di Kalimantan Timur relatif cukup baik, hal ini dapat tergambar dari tingkat kebebasan berserikat dan berkumpul dari organisasi masyarakat sipil yang relatif tinggi, organisasi masyarakat sipil yang muncul dalam setiap struktur sosial masyarakat, walaupun kecenderungan kelembagaan yang dominan lebih didominasi yang bersifat primordial ketimbang yang berbasis minat bakat dan perkumpulan profesi. Selanjutnya, terkait kebebasan berpendapat, telah terbuka ruang komunikasi publik antarsektor, salah satu faktor yang menjadi stimulasi komunikasi publik di antaranya kolom pengaduan publik di media cetak terkait proses pemerintahan dan kemasyarakatan.

Di sisi lain, kita dapat melihat ekspresi masyarakat dalam bentuk aktivitas demonstrasi dalam ruang publik, walaupun dalam beberapa kasus kita melihat adanya coretan tulisan yang mengarah pada perusakan fasilitas publik, hal ini mengindikasi bahwa masyarakat membutuhkan ruang komunikasi verbal dalam bentuk media alternatif demikian. Tingkat kondusivitas terkait masalah keberagamaan dan keyakinan masyarakat di Kalimantan Timur cukup terjaga, model konflik yang muncul akibat masalah ini relatif kecil, hal ini tentunya sangat dipengaruhi kondisi kultural masyarakat di Kalimantan Timur yang heterogen sehingga adaptabel terhadap alkuturasi dan asimilasi budaya.

Salah satu variabel utama terkait kebebasan sipil adalah kebebasan dari segala bentuk diskriminasi, dalam hal ini kondisi di Kalimantan Timur sudah baik, dalam perspektif gender kita dapat melihat bahwa ruang partisipasi perempuan dalam sektor publik cukup terasa, tercatat beberapa pimpinan daerah dipegang oleh kaum perempuan (Bupati Kukar, Wakil Bupati Nunukan, Ketua DPRD Bontang) demikian pula di lembaga politik juga telah didorong untuk keterwakilan kuota perempuan sebesar 30 persen meskipun hanya beberapa daerah saja yang telah memenuhi. Di sisi lain kita melihat adanya kecenderungan dorongan masyarakat berbasis kedaerahan yang menyuarakan isu diskriminasi masyarakat lokal.

Hak-hak dalam berpolitik termanifestasi dalam proses pemilihan dan partisipasi masyarakat dalam proses tersebut, sejauh mana masyarakat mendapatkan hak untuk memilih dan dipilih, serta seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam proses-proses pengambilan kebijakan publik, kalau dicermati, tingkat partisipasi masyarakat Kalimantan Timur dalam pemilu relatif rendah, seperti dalam Pilgub beberapa waktu lalu, hanya berkisar diangka 45 persen saja yang menggunakan hak pilihnya, sikap apatisme dan kecenderungan masyarakat untuk tidak memilih, dapat diindikasikan lemahnya aspek hak-hak politik warga negara.

Tampaknya proses demokratisasi harus didorong secara substansial tidak hanya prosedural semata, dari aspek formalnya seolah telah terjadi proses demokratisasi namun, di arus bawah sepertinya tidak terdapat perubahan yang signifikan dalam proses demokrasi kita, sehingga menimbulkan sikap apatis tersebut.

Jika dikaitkan dengan aspek sebelumnya, maka aspek ini sangat berkaitan erat, di mana kita dapat melihat adanya hubungan yang linier antara seberapa besar peran lembaga politik dalam memberikan politik kepada masyarakat terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam politik, sehingga jika dibandingkan antara peran lembaga demokratis terhadap fenomena golput masyarakat ternyata cukup beralasan. Ini kiranya menjadi sebab agar lebih optimalnya kelembagaan demokrasi untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Sementara itu, konflik yang muncul dalam proses pilkada lalu menunjukkan adanya permasalahan dalam proses pemilu yang berkeadilan, kisruh kepemimpinan di tubuh KPUD, gugatan atas indikasi kecurangan penghitungan suara, dan sederet kasus lainnya, namun dari sisi proses adanya konflik yang muncul kemudian dapat dimaknai bahwa proses pemilu masih terdapat kelemahan yang harus diperbaiki.

Karena diijadikannya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebagai salah satu target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional memerlukan langkah lanjutan untuk mengintegrasikan hasil-hasil IDI ke dalam perencanaan pembangunan politik di daerah. Kiranya juga IDI ini bukan semata alat evaluasi kinerja pemerintah dalam pembangunan demokrasi tetapi juga mengukur sejauh mana perilaku berdemokrasi masyarakat selama ini.

Perlu kiranya penguatan nilai kebangsaan yang berakar pada toleransi pluralisme, pemutakhiran data pemilih dan pengawasannya agar seluruh masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya sesuai nurani, peningkatan edukasi politik yang bertumpu pada “politik baik” bukan “politik uang” dan fasilitasi pada kelompok difabel serta penguatan peran media massa dalam peningkatan partisipasi politik. Sehingga ke depannya angka IDI Kaltim kita jauh lebih baik dari sebelumnya.

Sebagaimana diketahui bahwa tanggal 9 Desember 2015 mendatang akan diselenggarakan Pilkada Serentak berdasarkan UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU. Perjalanan UU Pilkada UU No. 8 Tahun 2015 cukup berliku dan panjang mulai dari penyusunan naskah akademik dan RUU pertama pada tahun 2011.

Di Kaltim ada 9 Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan Pilkada, yaitu Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 sebanyak 5 Kabupaten/Kota, yaitu :

  1. Kabupaten Mahakam Ulu sebagai Daerah Otonom Baru hasil pemekaran (22 April 2015)
  2. Kabupaten Kutai Kartanegara (30 Juni 2015)
  3. Kabupaten Paser (31 Agustus 2015)
  4. Kabupaten Berau (15 September 2015)
  5. Kota Samarinda (23 November 2015)

dan Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir pada semester I tahun 2016 sebanyak 4 Kabupaten/Kota meliputi :

  1. Kutai Timur (13 Februari 2016)
  2. Kota Bontang (23 Maret 2016)
  3. Kutai Barat (19 April 2016)
  4. Kota Balikpapan (30 Mei 2016)

Add Comment