Turunkan Angka Golput, Mendagri Kerahkan “Pasukan”

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengajak seluruh pihak untuk menyukseskan Pemilu 2019. Para pemilih diharapkan dapat menggunakan hak suara dalam Pemilu Legislatif (Pileg) serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang berlangsung serentak pada 17 April 2019.

Terkait pentingnya pemilih untuk tidak golput, menurut Tjahjo Kumolo, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) mengimbau pemerintah daerah (pemda) meningkatkan sosialisasi. “Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota melalui humas masing-masing, sosialisasikan sukses Pemilu serentak 2019. Pasang iklan di media lokal, pasang spanduk poster baliho dan menggerakkan ASN-nya (Aparatur Sipil Negara) untuk ikut sosialisasi,” ujar Tjahjo dalam keterangan seperti diterima Beritasatu, Kamis (21/3/2019)..

Tjahjo Kumolo mengungkap, ajakan Kemdagri juga sudah disampaikan dalam rapat koordinasi camat, kepala desa, satuan polisi pamong praja, dan satuan perlindungan masyarakat. Menurutnya, keamanan dan ketertiban menjelang dan saat hari H harus dijaga, di bawah komando serta koordinasi Polri yang sinergi dengan TNI, dan BIN daerah.

“Kami juga minta daerah agar menggerakkan dan mengajak parpol (partai politik) dan ormas (organisasi masyarakat) serta berkoordinasi dengan para tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat di daerah,” pungkas Tjahjo Kumolo.

Untuk diketahui, Mendagri juga telah menerbitkan Surat Edaran (SE) bernomor 099/892/SJ tertanggal 1 Februari 2019. SE tersebut mengatur larangan perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah, DPRD, dan ASN Kemdagri maupun pemda. Larangan itu berlaku pada tujuh hari kalender sebelum dan sesudah 17 April 2019 atau tepat hari pemungutan suara Pemilu 2019.

“Kita khususnya abdi negara, baik itu kepala daerah, birokrat, anggota DPRD, ini kan panutan bagi masyarakat. Kalau mereka melancong, masyarakat melancong lagi, maka golputnya tinggi saat Pemilu,” kata Sekretaris Jenderal Kemdagri, Hadi Prabowo.

Hadi melanjutkan, “Masa yang mengajak pilih, malah¬†dolan¬†(jalan-jalan), ya enggak jelas. Kita ini yang punya kerjaan. Kita harapkan pemilu berjalan lancar aman tertib dan berkualitas dengan partispasi masyarakat yang tinggi. Karena ini milik kita, untuk kita dan demi kemajuan kita.”

Menurut Hadi, Pemilu 2019 merupakan pesta demokrasi yang menjadi sejarah pertama di Indonesia. Sebab, Pileg dan Pilpres digelar serentak. “Kalau pesta demokrasi, kita sebagai komponen bangsa tidak ikut pesta, apakah layak pesta? Padahal Pemilu itu kan untuk menentukan pemimpin lima tahun ke depan,” imbuh Hadi.

Hadi pun menambahkan, “Pemilu juga merupakan harapan bangsa dan untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Sehingga target (partisipasi) yang ditetapkan 77,5% harus kita benar-benar wujudkan. Jadi tidak ada kepentingan lain dari surat edaran itu, kecuali kita harus mengajak masyarakat memilih.”

 

Sumber: Suara Pembaruan

Add Comment