Visi, Misi, Tugas dan Fungsi

http://www.anneahira.com/images/3352-label-bendera.jpg

VISI
Terwujudnya masyarakat yang damai, tentram dan demokratis dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

 

MISI

  1. Mewujudkan sistem politik yang demokratis berbasis pada makin berfungsinya suprastruktur dan infrastruktur politik secara efektif.
  2. Mewujudkan iklim kehidupan kebangsaan yang dinamis, tentram, rukun dan damai yang ditopang oleh makin mantapnya wawasan kebangsaan.
  3. Mewujudkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat daerah melalui upaya antisipasi dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan-kebijakan di bidang sosial ekonomi dalam rangka menopang stabilitas nasional.
  4. Mewujudkan integrasi sosial budaya bangsa melalui penguatan peran institusi-institusi sosial dan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
  5. Mewujudkan situasi dan kondisi tentram serta perilaku integratif dalam masyarakat yang kondusif bagi lancarnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, sesuai dengan jiwa dan semangat otonomi daerah.

PROGRAM PRIORITAS

  1. Pemantapan Persatuan , Kesatuan dan Kerukunan Bangsa.
  2. Pemantapan Stabilitas Politik, Sosial, Budaya, Ekonomi dan Kamtibmas.
  3. Pengembangan Kewaspadaan dan Wawasan Kebangsaan di wilayah perbatasan.
  4. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
  5. Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ekonomi.
  6. Pencegahan Dini dan Penanggulangan Konflik.
  7. Percepatan Pendidikan Politik Masyarakat dan Pengembangan Kehidupan Demokrasi.
  8. Pemantapan interaksi infra struktur dan dan suprastruktur Politik Yang Demokratis di daerah.

Tugas

  • Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
  • Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

  • perumusan kebijakan teknis di kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
  • perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
  • penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik;
  • perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter;
  • perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang politik dalam negeri;
  • perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan ormas;
  • perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penanganan konflik dan kewaspadaan nasional;
  • penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
  • pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  • pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Add Comment