Warga Kaltim Harus Mencoblos dan Jangan Golput Sekprov Kaltim: Rabu, 27 Juni Adalah Hari Kerja yang Diliburkan

Sekretaris Provinsi Kaltim, Dr H Meiliana menegaskan kepada seluruh warga Kaltim yang telah memenuhi syarat, agar menyebarkan hak pilih pada sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing. Hal itu merupakan hak konstitusi warga dalam pelaksanaan pesta demokrasi, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim dalam rangkain Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang dijadwalkan pada Rabu, 27 Juni 2018.
Penetapan hari pemungutan suara atau pencoblosan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara, yakni pada Rabu, 27 Juni 2018 merupakan hari kerja yang diliburkan sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100/K.300/2018. Karena itu ditegaskan kepada seluruh komponen masyarakat, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta untuk meliburkan karyawannya agar dapat memberikan hak suara pada hari pencoblosan.
“Tidak ada alasan untuk tidak datang ke TPS, demikian juga bagi perusahaan atau kegiatan usaha yang memiliki pekerja atau karyawan wajib meliburkan pekerja untuk memberikan hak suara mereka pada tanggal 27 Juni 2018,” tegas Meiliana.
Meilina menyebutkan biaya untuk menggelar Pemilihan Gubernur Kaltim tahun ini mencapai Rp410 miliar. Anggaran ini cukup menguras APBD Kaltim, sehingga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh warga Kaltim. Caranya dengan datang ke TPS untuk memberikan hak suara, dengan jumlah pemilih Kaltim yang mencapai 2.330.156 orang, itu artinya setiap satu suara yang diberikan satu pemilih diperlukan biaya Rp176.000.
Apabila di Kaltim sampai terjadi Golput hingga 40 persen, maka uang yang terbuang untuk biaya Pemilihan Gubernur kali ini mencapai Rp176 miliar. Karena itu diminta kepada warga Kaltim untuk bersama-sama menyukseskan Pilkada Kaltim, dengan datang ke TPS sehingga angka partisipasi pemilih Kaltim signifikan sebagai bentuk kepercayaan rakyat terhadap sistem demokrasi serta pemimpin Kaltim untuk lima tahun kedepan.
“Dengan datang ke TPS dan memberikan Hak suara untuk memilih salah satu pasangan dari empat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim periode 2018-2023, itu artinya kita semua telah berpartisipasi secara politik untuk menentukan pemimpin daerah, sekaligus menentukan arah pembangunan Kaltim lima tahun ke depan,” kata Meiliana.

Add Comment